Amerika Putus Kesepakatan Senjata Dengan Filipina

1f144102-4aa4-4f5e-b735-880d6c552781a.jpg

Senin, 1 November 2016

VOA-ISLAMNEWS.COM, WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat telah menghentikan kesepakatan senjata dengan Filipina, yang menjual ribuan senapan serbu ke negara Asia Tenggara di tengah ketegangan yang sedang berlangsung antara Washington dan Manila, sebuah laporan baru mengatakan.

Menurut kesepakatan itu, polisi nasional Filipina akan menerima sekitar 26.000 senapan serbu untuk mendorong maju perang Presiden Rodrigo Duterte melawan perdagangan narkoba, Yahoo News melaporkan pada hari Selasa (1/11), mengutip pernyataan anggota Senat.

Namun, Departemen Luar Negeri AS menghentikan kesepakatan itu setelah Senator Ben Cardin, anggota Senat dari Partai Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri, menentangnya karena dia menyebutnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia di Manila.

Menurut sumber di Senat, Cardin menyuarakan penentangannya terhadap kesepakatan setelah menerima prenotification dari Departemen Luar Negeri. Departemen menginformasikan kepada Kongres soal penjualan senjata yang sebelum mereka selesaikan.

Departemen Luar Negeri AS menolak mengomentari pemberitaan tersebut.

Berita itu datang sehari setelah Duterte mengumumkan militer dan ekonomi Filipina “bercerai” dari ketergantungan dengan AS, dan menyerukan personil militer Amerika untuk meninggalkan Filipina.

Seruannya menarik perhatian, setidaknya ada 600 tentara AS yang dikerahkan ke Filipina selatan antara tahun 2002 dan 2014. Pada puncaknya, AS memiliki 1.200 tentara di sana.

Presiden Filipina mengatakan Washington harus berhenti memperlakukan Manila seperti “anjing piaraan.”

Meskipun pesan jelas Duterte ini, Philip Goldberg, utusan Amerika untuk negara Asia Tenggara, mengatakan Washington bersedia mempertahankan pasukannya untuk mengekang militansi di bagian selatan negara itu.

“Kami telah membantu Filipina karena telah mengurangi ancaman dari waktu ke waktu,” kata Goldberg. “Tapi kita prihatin mengenai ancaman terbaru ISIS (Daesh) atau kelompok lain yang ingin mengambil keuntungan dari ruang terbuka di selatan Filipina. Jadi kami ingin terus melakukan hal itu.”

Menurut Yahoo News, lebih dari 2.000 orang tewas selama perang obat-obatan terlarang di Filipina, yang dimulai pada akhir Juni, ketika Duterte menjabat sebagai Presiden. [VOAI]

Sumber: Arrahmahnews.com

Related posts

Leave a Comment