AS Desak PBB Keluarkan Rusia dari Keangggotaan Dewan Keamanan

1016203225-e1474941543411.jpg

Selasa, 27 September 2016

VOA-ISLAMNEWS.COM, NEW YORK – Duta Besar AS untuk PBB meminta badan dunia itu untuk mengeluarkan Rusia dari keanggotaan Dewan Keamanan dengan mengklaim bahwa Rusia bertanggung jawab atas kengerian yang terjadi di Suriah, tapi Dubes AS itu sama sekali tak menyinggung diputusnya aliran air untuk 1,5 juta warga sipil oleh pemberontak yang didukung negaranya.

Sputnik melaporkan pada Senin (26/09) bahwa Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Samantha Power menyalahkan Rusia atas serangkaian kekerasan di Suriah setelah gagalnya perjanjian gencatan senjata pada pekan lalu, menyusul serangan udara yang dipimpin AS di Deir Ez-Zor yang menewaskan 90 tentara Suriah dan mengakibatkan sejumlah lainnya terluka.

Rusia sendiri telah mencatat ada lebih dari 300 pelanggaran gencatan senjata dilakukan kelompok-kelompok pemberontak Suriah yang didukung AS dalam beberapa hari pertama gencatan senjata. Selain itu, kelompok-kelompok yang disebut sebagai ‘oposisi moderat’ ini juga menolak untuk mematuhi syarat perjanjian gencatan senjata yang mewajibkan mereka untuk memisahkan diri dari kelompok front al-Nusra, yang merupakan cabang kelompok Al-Qaeda di Suriah.

Atas kejadian itu, Dewan Keamanan PBB menyelenggarakan pertemuan pada Minggu (25/09) atas permintaan AS, Inggris, dan Prancis untuk membahas situasi yang memburuk di kota Aleppo karena pemerintahan Assad mereka tuduh telah meningkatkan serangan udara untuk memperketat pengepungan dan memecahkan kebuntuan dengan kelompok oposisi.

Pada Kamis (22/09), para pemberontak menuduh bahwa Angkatan Udara Suriah telah menyerang fasilitas pasokan air bagi 250 ribu penduduk di wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak di Aleppo timur.

Secara mengejutkan, kelompok-kelompok pemberontak ini justru melakukan balasan dengan sengaja mematikan pasokan air bagi 1,5 juta penduduk di wilayah yang dikendalikan pemerintah Suriah di Aleppo barat. UNICEF memperingatkan bahaya kematian anak-anak jika keluarga-keluarga di wilayah itu terpaksa meminum air yang terkontaminasi.

Samantha Power dalam pernyataannya menuduh bahwa Rusialah yang telah melakukan aksi Barbarisme di Suriah.

“Ini saatnya untuk mengatakan siapa yang melakukan serangan udara dan siapa yang membunuh warga sipil,” tambah Power. “Rusia memiliki kursi permanen di Dewan Keamanan PBB. Ini merupakan suatu kehormatan dan itu adalah sebuah tanggung jawab. Namun, di Suriah dan di Aleppo, Rusia menyalahgunakan hak istimewa ini.”

Senada dengan Power, Duta Besar Inggris untuk PBB Matthew Rycroft mengatakan bahwa Rusia akan dikeluarkan dalam proses perdamaian Suriah karena meningkatnya kekerasan di Suriah.

“Tawaran Rusia untuk membawa perdamaian ke Suriah hampir berakhir, dan Dewan Keamanan harus siap untuk memenuhi tanggung jawab kami,” kata Rycroft. “Rezim (Assad) dan Rusia telah menciptakan neraka baru di Aleppo. Rusia bermitra dengan rezim Suriah untuk melakukan peperangan.”

Kenyataannya, fakta di lapangan jauh lebih kompleks karena koalisi Barat bersekutu dengan kelompok pemberontak yang telah bergabung dengan organisasi teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaeda di bawah payung Pasukan Penakluk (Jaish al-Fatah). Kelompok inilah yang bertanggung jawab atas tindakan teror dengan mematikan pasokan air bagi 1,5 juta warga sipil.

Diplomat Rusia Vitaly Churkin menjelaskan bahwa tercapainya perdamaian setelah runtuhnya gencatan senjata dinilai hampir “mustahil”.

“Di Suriah terdapat ratusan kelompok bersenjata. Berbagai wilayah di negara itu juga dibom tanpa pandang bulu dan kini mustahil untuk membawa perdamaian di Suriah,” kata Churkin.

Utusan Khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura berusaha untuk menggalang suara demi tercapainya perdamaian di tengah keputusasaan Dewan Keamanan PBB dalam menemukan cara untuk menegakkan gencatan senjata di Suriah.

“Saya masih yakin bahwa kita dapat mengubah jalannya peristiwa ini. Kami telah membuktikan ini lebih dari sekali. Kami tidak akan meninggalkan Suriah, begitupula dengan yang lain”, tutupnya seraya menambahkan bahwa ia tidak akan pernah berhenti bekerja untuk membawa perdamaian di Suriah.

Kisruh yang terjadi di DK PBB itu juga telah membuat Menteri Luar Negeri Iran untuk mengeluarkan pernyataan bahwa menolong Suriah butuh aksi nyata dan bukan hanya omongan semata.

“Bicara itu mudah di DK PBB (DK PBB),” demikian cuitan Zarif yang diposting di akun Twitter-nya, Senin (26/09).

Ia menambahkan bahwa “gencatan senjata, bantuan dan penyelesaian politik inklusif” adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis Yaman dan Suriah. (VOAI)

Sumber: Arrahmahnews.com

Related posts

Leave a Comment