GP-Ansor Madura Dukung Kapolda Jatim Bubarkan HTI

gp-ansormadura

VOA-ISLAMNEWS.COM, MADURA – Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Jawa Timur, Irjen Pol Anton Setiadji, meminta Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, untuk menerbitkan peraturan daerah (Perda) pelarangan organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Upaya ini dilakukan untuk mencegah peningkatan ideologi radikalisme di masyarakat. Khususnya upaya HTI membentuk pemerintahan berbasis khilafah di Indonesia. (Baca: Kapolda Jatim Minta Gubernur Soekarwo Keluarkan Perda Pelarangan HTI)

Dan hal ini disambut bail oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU) Said Aqil Siradj, yang juga mendukung langkah yang diambil oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Jawa Timur (Jatim), Irjen Pol Anton Setiadji yang meminta perda pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kepada Gubernur Jatim Soekarwo. (Baca: Cegah Radikalisme, Ketum PBNU Dukung Kapolda Jatim Tentang Perda Pelarangan HTI)

Ide Kapolda Jatim ini juga mendapat respon dari para pemuda di Pulau Madura mendukung penuh Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal ini tercermin dari sikap Forum Silaturrahim PAC GP Ansor se-Sumenep (Forsi) yang merapatkan barisan di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Jumat (9/9).

Sebanyak 18 dari 22 PAC GP Ansor se-Sumenep yang hadir kompak mengapresiasi Polda Jatim yang beritikad membumihanguskan ormas pemakar seperti HTI. Mereka terdiri dari PAC GP Ansor Kota, Lenteng, Gading, Guluk-Guluk,Pragaan, Bluto, Kalianget, Dungkek, Batuputih, Ambunten, Pasongsongan, Rubaru, Dasuk, Batuan, dan Gili Genting.

Ketua GP Ansor Sumenep M Muhri Zain mengapresiasi gerakan Forsi. Alumnus Pesantren Annuqayah ini berharap, Forsi sebagai forum silaturrahmi PAC GP Ansor se-Sumenep bisa menjadi media konsolidasi organisasi dan koordinasi kegiatan di setiap PAC. (Baca: WASPADA! Embrio Khilafah HTI Anti Pancasila Tumbuh Subur di Kampus Indonesia)

“Kami merespon positif dan apresiasi dengan gagasan dan komitmen Polda Jatim bersama Gubernur Jatim untuk melarang HTI di Jawa Timur. Bahkan sudah dulu Gubernur Jatim pernah menyampaikan di acara Diklatsar Banser, bahwa harusnya pemerintah pusat melarang dan membubarkan HTI karena jelas-jelas makar, tidak mau dengan Pancasila,” tegas M Muhri.

Kalau HTI masih bersikukuh ingin mendirikan khilafah di Indonesia, kata Muhri, silakan keluar dari NKRI. Sudah dulu pihaknya menyampaikan hal itu di depan Polres, Dandim di acara pembukaan Diklatsar Banser Sumenep pada 2014. (Baca: Denny Siregar: Sejarah Berdarah Sistem ‘Khilafah’ Adalah Khayalan HTI)

“Dalam waktu dekat, kami akan mengirimkan surat pernyataan dukungan kepada Polda Jatim melalui Polres Sumenep untuk segera betul-betul melarang HTI. Melarang HTI menjadi organisasi di Indonesia khususnya di Jatim,” tandas Muhri yang pernah menjadi Ketua PMII Sumenep. (VOAI)

Sumber: Salafynews.com

Related posts

Leave a Comment