Inggris Tolak Anjuran Parlemen Hentikan Penjualan Senjata ke Saudi

senjata-inggris.jpg

Rabu, 16 November 2016,

VOA-ISLAMNEWS.COM, LONDON – Pemerintah Inggris menolak panggilan anggota parlemen untuk menghentikan sementara penjualan senjata ke Arab Saudi atas kejahatan perang Kerajaan itu terhadap negara tetangganya Yaman. (Baca juga: Rusia: Inggris Punya Kepentingan Bisnis dalam Perang Yaman)

The Independent melaporkan bahwa langkah pemerintah ini dilakukan setelah dua komite anggota parlemen baru-baru ini merilis sebuah laporan bersama, mendesak pemerintah untuk menghentikan penjualan senjata sampai PBB melakukan penyelidikan atas kekejaman Saudi.

Inggris telah menandatangani 3,3 miliar poundsterling dalam penjualan senjata ke Arab Saudi sejak 26 Maret 2015, ketika kerjaaan itu meluncurkan perang di Yaman untuk melemahkan gerakan Ansarullah dan mengembalikan kekuasaan ke mantan Presiden sekutunya, Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi. (Baca juga: Tak Peduli Nasib Yaman, Inggris Terus Jual Senjata ke Arab Saudi)

Komite yang meliputi Komite Pengembangan dan Bisnis Internasional, keduanya duduk di super komite parlemen yang dikenal sebagai Committee on Arms Export Control (CAEC).

Komite Urusan Luar Negeri, yang merupkan komite penyusun ketiga CAEC, tidak mendukung laporan tersebut, tetapi menyarankan bahwa pengadilan Inggris harus memutuskan legalitas penjualan.

Sementara itu, tantangan hukum telah diluncurkan oleh Campaign Against Arms Trade, yang dijadawalkan untuk didengar pendapatnya dalam sidang beberapa bulan mendatang. (Baca juga: Parlemen Inggris Akui Arab Saudi Langgar Hukum Kemanusiaan di Yaman)

Pemerintah Inggris telah menolak seruan oleh dua komite itu dengan mengatakan “bahwa negara yakin dalam penilaian kasus per kasus dan puas bahwa lisensi yang masih ada untuk Arab Saudi telah sesuai dengan kriteria lisensi ekspor Inggris”.

“Kami terus mengkaji aplikasi lisensi ekspor untuk Arab Saudi atas dasar kasus per kasus terhadap Kriteria Perizinan Konsolidasi Uni Eropa dan Ekspor Senjata National, memperhitungkan semua faktor yang relevan pada penerapannya,” demikian tanggapan resmi pemerintah Inggris sebagaimana dikutip The Independent. (Voai)

Sumber: Arrahmahnews.com

Related posts

Leave a Comment