Jokowi: Sasaran Tax Amnesty Bukan Petani dan Nelayan, Tapi Pengusaha Besar

Jokowi

Selasa, 30 Agustus 2016

VOA-ISLAMNEWS.COM, Jakarta – Belakangan ini banyak kalangan yang mempermasalahkan Tax Amnesty karena dianggap meberatkan kalangan nelayan dan petani, oleh karena itu Presiden Joko Widodo menegaskan, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menyasar ke pengusaha besar. Jokowi menyampaikan hal ini untuk menepis rumor tax amnesty berlaku bagi semua kalangan.

Jokowi mengatakan, sasaran utama tax amnesty adalah pengusaha besar, terutama yang banyak menyimpan uang di luar negeri. Namun, kebijakan ini juga bisa diikuti oleh pengusaha kelas menengah dan kecil.

“Gini loh yah. tax amnesty ini memang sasarannya adalah pembayar-pembayar pajak besar, utamanya yang menaruh uangnya di luar. Tetapi, tax amnesty ini juga bisa diikuti oleh yang lain, oleh usaha-usaha menengah, oleh usaha-usaha kecil, bisa diikuti,” kata Jokowi usai meresmikan pembukaan Indonesia Fintech Festival & Conference di Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Selasa (30/8/2016).

Namun, Jokowi menegaskan, kebijakan ini tidak perlu diikuti petani, nelayan maupun pensiunan.

“Tetapi untuk menghilangkan gosip, rumor atau kalau ada yang resah, kalau saya lihat di bawah juga enggak ada apa-apa. Sudah keluar peraturan Dirjen (Pajak) yang di situ kurang lebih mengatakan misalnya untuk petani, nelayan, pensiunan, sudah lah, enggak perlu ikut tax amnesty. Tidak usah ikut menggunakan haknya untuk ikut tax amnesty,” jelas Jokowi.

Jokowi juga menegaskan, untuk mengikuti tax amnesty bukanlah sebuah kewajiban.

“Ini hak kan, bukan kewajiban loh, jadi gimana. Kalau wajib, kamu, kamu, kamu, seluruh masyarakat harus wajib itu baru ramai. Inikan hak, yang gede pun sama saja kan bisa menggunakan, bisa tidak. Yang usaha menengah juga bisa menggunakan, bisa tidak. Usaha kecil juga bisa menggunakan, bisa tidak,” kata Jokowi.

“Inikan hak, ini payung hukum tax amnesty ini diberikan untuk itu. Jadi bukan wajib. Kok ramai banget sih. Logika gampangnya seperti itu. Kalau kewajiban semua, itu baru ramai. Ini enggak kok, ini hak yang bisa digunakan, bisa tidak. Kalau ada gosip yang kira-kira mengganggu atau viralnya ramai, aduh, kita ini harusnya konsentrasi ke hal-hal yang besar. Kamu, kamu menanyakan hal-hal yang menurut saya enggak perlu diramaikan, karena memang itu hak kok. Tapi untuk mengatasi itu ya sudahlah, sudah keluar peraturan Dirjen Pajak,” jelas Jokowi. (Voai)

Sumber: Detik.com

Related posts

Leave a Comment