Kepolisian Limpahkan Kasus Buku “Jokowi Undercover” Pada Kejaksaan

Selasa, 14 Maret 2017

VOA-ISLAMNEWS.COM, Jakarta – Berkas perkara dugaan fitnah lewat buku buku ‘Jokowi Undercover’ dengan tersangka Bambang Tri Mulyono dilimpahkan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kepada Kejaksaan Negeri Blora, Jawa Tengah.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, pelimpahan berkas kasus tahap dua itu sudah dilakukan, pada Selasa 28 Februari 2017. Selain berkas dan tersangka, penyidik Bareskrim juga menyerahkan barang bukti kasusnya ke jaksa penuntut umum (JPU).

“Sejak 28 Februari kita serahkan berkas perkara dan tersangka pada JPU di Kejaksaan Negeri Blora. Penyerahan ini merupakan bagian dari proses hukum yang dilakukan di Polri, di mana proses penyidikan telah selesai,” kata Martinus di Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Dalam kasus pencemaran nama baik ini, Polri hanya menetapkan Bambang sebagai tersangka tunggal dalam kasus buku ‘Jokowi Undercover’. Selama proses penyidikan, sudah diperiksa 18 saksi.

“Penyidik belum menemukan adanya dukungan dana dari pihak lain dalam peristiwa tersebut. Sejauh ini diketahui Bambang membiayai sendiri pencetakan bukunya,” sambung mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat ini.

Sebelumnya kasus ini dilaporkan oleh Michael Bimo dan mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) AM Hendropriyono ke Bareskrim Polri. Laporan Michael Bimo dilakukan Sabtu 24 Desember 2016 sementara AM Hendropriyono Rabu 21 Desember 2017. Keduanya melaporkan Bambang karena namanya turut disebut dalam buku tersebut.

Selain itu, kasus ini diusut juga berdasarkan hasil penyelidikan polisi karena sudah mencemarkan nama baik Presiden Joko Widodo yang disebut-sebut sebagai anak dari mantan aktivis Gerwani oleh Bambang Tri.

Bambang Tri sendiri ditangkap di Blora, pada Jumat 30 Desember 2016. Atas perbuatannya polisi menjerat Bambang dengan pasal berlapis yakni Pasal 45 huruf a Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasa Transaksi Elektronik juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Selanjutnya Pasal 207 KUHP terkait penghinaan terhadap penguasa dan Pasal 4 huruf d juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. (VOAI/Okezone)

Related posts

Leave a Comment