KPK Periksa 4 Anggota DPRD Sumut Dalam Menelusuri Suap Kader PKS-Gatot Pujo

Gatot pujo

VOA-ISLAMNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho akan segera didudukkan di kursi pe­sakitan Pengadilan Tipikor Medan. Politisi PKS itu diadili atas dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) Pemprov Sumut tahun 2012-2013 dengan kerugian negara senilai Rp 2,8 miliar, seperti dikutip Jurnalasia.com (25/07).

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut). Mereka akan diperiksa sebagai saksi dalam dugaan suap Gubernur nonaktif Sumut, Gatot Pujo Nugroho kepada Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. (Baca: Membongkar Ideologi PKS)

Keempatnya yakni, H Ajie Karim dari Fraksi Gerindra, Aripay Tambunan dan M Iskandar Sakty Batubara, keduanya dari Fraksi PAN dan Hasaiddin Daulay dari Fraksi PPP.

“Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka MA (M Afan),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (22/7/2016).

Tak hanya memeriksa saksi dari DPRD, KPK hari ini memanggil H Guntur Hasibuan, Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumut. “Yang bersangkutan juga diperiksa untuk MA,” ucap Priharsa.

KPK memang tengah gencar menelusuri aliran suap dari Gatot ke sejumlah Anggota DPRD Sumut. Baru-baru ini, tujuh orang legislator ditetapkan sebagai tersangka dan telah dibui. (Baca: PKS Membisu Soal Penetapan Tersangka Korupsi Gatot Pujo Nugroho)

Tujuh orang tersebut yakni, M Afan (Anggota Fraksi PDIP DPRD Sumut periode 2014-2019 dan Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014), Budiman Nadapdap (Anggota Fraksi PDIP DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019).

Ada pula, Guntur Manurung (Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019). Lalu, Zulkifli Effendi Siregar (Anggota Fraksi Hanura DPRD Sumut 2009-2014 dan Wakil Ketua DPRD Sumut 2014-2019), Bustami (Anggota DPRD Sumut Periode 2009-2014) serta Zulkifli Husein dan Parluhutan Siregar (Anggota Fraksi PAN DPRD Sumut Periode 2009-2014 dan  2014-2019). (Baca: Balada Pilu Sang Gubernur Kader PKS)

Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 200 juncto Pasal 64 Ayat 1 junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. (VOAI)

Sumber: Salafynews.com

Related posts

Leave a Comment