KPK Tetapkan Kader Gerindra Ketua Komisi B DPRD Jatim Tersangka Suap Revisi Perda

Selasa, 06 Juni 2017 – 19.15 Wib,

VOA-ISLAMNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Mochamad Basuki dari partai Gerindra resmi ditetapkan sebagai tersangka suap oleh Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK) terkait pengawasan kegiatan anggaran dan revisi Perda di Provinsi Jatim tahun 2017.

Penetapan tersangka tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK selama 1×24 jam. Pemeriksaan dilakukan di Mapolda Jawa Timur, pada Senin, 5 Juni 2017, kemarin, dan dilanjutkan pada hari ini di gedung KPK, Jakarta Selatan, pada hari ini.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dan gelar perkara disimpulkan dugaan tipikor terkait pemberian janji/hadiah terkait tugas pengawasan dan pemantauan terhadap revisi perda dan penggunaan anggaran tahun 2017. KPK tingkatkan status ke penyidikan dengan 6 tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2017).

Basuki tak sendiri, KPK juga menetapkan tersangka terhadap lima orang lainnya. Kelimanya adalah, Kadis Pertanian Provinsi Jatim, Bambang Heryanto; Kadis Peternakan Provinsi Jatim, Rohayati; Ajudan Bambang Heryanto, Anang Basuki Rahmat; serta dua staf DPRD tingkat 1‎, Rahman Agung dan Santoso. Adapun konstruksi dugaan suap pada kasus ini, berawal dari adanya‎ uang pembayaran triwulanan kedua dari total komitmen fee sebesar Rp600 juta di setiap kepala dinas terkait. Diduga, uang suap tersebut diberikan kepada anggota DPRD berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan Provinsi Jatim tentang penggunaan anggaran tahun 2017.

Sebelumnya, pada akhir Mei 2017 diduga Mochammad Basuki juga telah menerima sejumlah uang senilai Rp100 Juta dari Rohayati selaku kadis perternakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3/2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Kemudian, pada tanggal, 21 Mei 2017, Mochammad Basuki diduga juga menerima sebesar Rp 50 Juta dan Rp‎100 juta dari Kadis-Kadis lainnya. Pada triwulan pertama, Bambang juga diduga menerima Rp 100 juta dari Kadis pertanian Jatim, ‎Bambang Heryanto.

Adapun, sebagai pihak pemberi Bambang Heryanto, Anang Basuki Rahmat dan Rohayati disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga menerima, Mochammad Basuki, Santoso dan Rahman Agung disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎ (VOAI)

Salafynews.com

Related posts

Leave a Comment