MUI: GNPF Tak Boleh Gunakan Logo dan Atribut MUI, Karena Bukan Bagian dari Kami

Save-MUI-300x121.png

VOA-ISLAMNEWS.COM, JAKARTA – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI berencana akan menggelar aksi lanjutan pada 2 Desember. Namun Dewan Pimpinan MUI mengimbau agar tidak dilakukan demo lagi. Kalaupun ada aksi, jangan menggunakan atribut MUI.

#SaveMUI

“Terkait dengan rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 yang antara lain akan dilakukan oleh GNPF MUI, maka MUI memandang perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari Dewan Pimpinan MUI,” ujar Wasekjen MUI Sholahudin Al-Ayubi dalam konferensi pers di kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakpus, Selasa (22/11). (Baca: Panglima TNI: Jika Kalian Makar Maka Kami Siap Jihad Bela NKRI)

Sholah juga memastikan GNPF MUI dengan MUI tidak memiliki hubungan struktural. Oleh karena itu MUI meminta kepada GNPF agar jangan menggunakan logo MUI.

“MUI meminta apabila terdapat kelompok masyarakat tetap melakukan aksi demo pada 2 Desember 2016, hal tersebut hendaknya dilakukan dengan tidak menggunakan atribut atau logo MUI,” ujar Sholah.

Apa yang disampaikan Sholah tersebut tertuang dalam taushiyah kebangsaan yang berisikan enam poin. Di poin-poin awal MUI menghimbau agar tidak ada demo lagi,

“MUI mengimbau kepada masyarakat agar dalam ikhtiar memperjuangkan aspirasinya dilakukan melalui saluran demokrasi, seperti lobi, perundingan dan musyawarah dengan para pihak pengambil kebijakan, termasuk aparat keamanan dan penegak hukum maupun legislatif,” ujar Sholah. (Baca: Aksi Demo 4 November Angin Segar Bagi Jihadis dan Kaum Radikal)

Di samping itu, lanjut Sholah, ada cara lain yang dapat ditempuh. Masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi bisa memanfaatkan media massa. “Bisa menyampaikan pendapat melalui pers dan media komunikasi lainnya karena itu dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi,” sambung Sholah.

Info Makar Masih Diselidiki

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap adanya upaya makar yang diselipkan pada aksi 2 Desember mendatang. Wakapolri Komjen Syafrudin menyebut isu ini masih diselidiki. “Masih ditangani Bareskrim. Masih diselidiki,” kata Syafrudin usai menghadiri Rakor BLU di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (22/11). (Baca: Kapolri: Demo 4 November Ditunggangi Oleh Agenda Kelompok Khilafah)

Intelijen juga menelusuri terkait upaya ini. Maka itu Mabes Polri belum biaa umumkan siapa yang terkait upaya makar. “Intelijen yang lebih tahu. Intelijen satu pintu ke Kapolri dan Panglima TNI. Panglima kan sudah statemen kuat. Kegiatan itu kan dipantau oleh semua aspek ya, TNI memantau, Polri memantau, BIN memantau. Jadi biar mereka yang kerja,” ujar Syafrudin.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara mengenai rencana aksi demonstrasi yang disebut akan menutup jalan. Menurut Tito, jika ada demo lagi maka aksi itu diduga punya agenda makar.

“Kalau masih terjadi demo, apalagi menutup jalan. Saya yakin masyarakat semua cerdas, dan saya dapat informasi ini bukan lagi pada proses hukum lagi,” ujar Tito.

Di tempat terpisah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Pondok Gede, Muhammad Romahurmuziy, mengimbau agar rencana demo 2 Desember 2016 tak dilaksanakan. Hal ini sudah menjadi kesepakatan dalam Musyawarah Nasional PPP yang dihadiri ulama dan tokoh agama belum lama ini.

Sebaliknya, pria yang akrab disapa Romi itu mengatakan bahwa pengawalan terhadap proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hendaknya tak dilakukan dengan menggelar aksi lanjutan. (Baca: Aksi Demo 4 November Usaha Bangkitkan Indonesia Spring)

“Mengawal proses hukum itu ada caranya. Tidak dengan melakukan aksi massa berikutnya. Karena itu tentu PPP mengimbau agar aksi 2 Desember 2016 untuk tidak dilaksanakan,” kata Romi usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. (VOAI)

Sumber: Salafynews.com

Related posts

Leave a Comment