Pasca-Kudeta, Kepala HAM PBB Kecam Pembersihan Pejabat di Turki

“Sangat tidak mungkin bahwa suspensi dan penahanan akan memenuhi standar proses,” Zeid Ra’ad al-Hussein mengatakan kepada wartawan di kota Jenewa, Swiss, Senin.

Kepala HAM PBB terkait penahanan para awak media di Turki, mengatakan, “Jurnalisme bukanlah sebuah kejahatan di Turki, ini adalah masalah yang harus diperhatikan pemerintah.”

Ucapan tersebut muncul dua hari setelah Kementerian Kehakiman Turki mengeluarkan sebuah dekrit dengan nama 3.975 pejabat yang diberhentikan, sekitar 1.000 di antaranya bekerja untuk kementerian tersebut dan 1.000 lainnya dipekerjakan oleh tentara. (Baca: Presiden Mesir: Erdogan adalah Alasan di Balik Kudeta Turki)

Sekitar 100 pilot dipecat, termasuk di antaranya personil tentara, sementara sekitar 500 akademisi yang bekerja di negara bagian juga termasuk dalam keputusan tersebut.

Turki sebelumnya telah menangguhkan lebih dari 9.000 anggota pasukan polisi dan memecat 1.000 orang karena diduga memiliki hubungan dengan Fethullah Gulen, seorang ulama Turki dan tokoh oposisi Turki, yang oleh Ankara dituduh sebagai otak kudeta yang gagal tersebut. Gulen telah mengecam keras upaya kudeta tersebut dan membantah keterlibatannya di dalamnya. (Baca: Persekutuan Nakal Amerika-Turki)

Lebih dari 240 orang tewas dan lebih dari 2.100 lainnya terluka dalam bentrokan selama kudeta terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan. Puluhan ribu orang, termasuk personil militer, hakim dan guru, telah diskors, dipecat atau ditahan sebagai bagian dari tindakan keras setelah kudeta.

Pada tanggal 24 November 2016, Parlemen Eropa mengadopsi sebuah gerakan yang tidak mengikat dengan 479 suara mendukung, 37 melawan dan 107 abstain, menyerukan “pembekuan sementara atas negosiasi aksesi yang sedang berlangsung dengan Turki”. (Voai)

Sumber: Salafynews.com

Related posts

Leave a Comment