Tunisia Larang Hizbut Tahrir, Kapan Indonesia Akan Mengikutinya ?

tolak-hti

Senin, 12 September 2016

VOA-ISLAMNEWS.COM, TUNISIA – Pemerintah Tunisia telah meminta pengadilan militer untuk melarang gerakan Hizbut Tahrir. Organisasi yang berambisi menciptakan kekhalifahan Islam itu dianggap Tunisia telah merusak  ketertiban umum sejak tahun 2012.

”Permintaan untuk larangan baru saja dikirim. Kami sedang menunggu keputusan dari hakim investigasi militer,” kata seorang pejabat Pemerintah Tunisia yang berbicara dengan syarat anonim kepada AFP, yang dilansir Al Arabiya, semalam (7/9/2016).

Dia mengatakan larangan total terhadap organisasi Hizbut Tahrir sudah dekat.

Organisasi Hizbut Tahrir pada bulan lalu berhasil membatalkan keputusan hakim pengadilan sipil  yang melarang aktivitas mereka. Saat itu Hizbut Tahrir mengecam larangan itu sebagai pelecehan.

Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi pada pekan lalu mengatakan kepada Dewan Keamanan Nasional bahwa kelompok Hizbut Tahrir bertindak arogansi terhadap negara dan merongrong kekuasaannya.

Kelompok Hizbut Tahrir sudah muncul pada 1980-an di Tunisia. Namun, kelompok itu dimasukkan dalam daftar organisasi terlarang sampai 2011, tak lama setelah Zine El Abidine Ben Ali digulingkan.

Sejak adanya permintaan Pemerintah Tunisia kepada pengadilan militer untuk melarang Hizbut Tahrir, kelompok itu belum memberikan respons.

HTI di Indonesia Tumbuh Subur

Fenomena HTI yang mengusung cita-cita penegakan negara Khilafah bukan hal baru di Republik ini. Yang jelas, sejak era reformasi organisasi ini makin merajalela dan leluasa menyebarkan agenda Khilafahnya.

Apa yang membuat organisasi ini leluasa dan tetap eksis? Padahal di beberapa negara Timur Tengah Hizbut Tahrir masuk dalam daftar organisasi terlarang, seperti Tunisia yang akan mengeluarkan larangan untuk HT.

Sebagian pengamat menilai, keberadaan Hizbut Tahrir yang mengusung ide Khilafah adalah sebuah keniscayaan dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi seperti di Indonesia, sekalipun Hizbut Tahrir sendiri anti-sistem demokrasi. Ada benarnya, tapi saya menilai itu bukan faktor utama kenapa Hizbut Tahrir tetap leluasa bergerak di Indonesia.

Kegiatan Hizbut Tahrir yang senantiasa berkampanye Khilafah tak hanya dijaga aparat kepolisian, tapi kadang sampai dihadiri oleh para pejabat pemerintahan. Ini sungguh menggemaskan. Saya menduga ini disebabkan karena kesalahpahaman dan ketidaktahuan aparat Pemerintah RI tentang agenda Khilafah yang diusung Hizbut Tahrir. Karenanya HT dianggap bukan ancaman keberlangsungan bangsa ini ke depan.

Di Indonesia, selama ini banyak yang salah persepsi bahwa HTI adalah ormas, lebih naif lagi disebut ormas Islam dan disejajarkan dengan Muhammadiyah atau NU. Dan jika ditelusuri HTI tercatat sebagai organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2000. Padahal, sebagaimana diakui pihak HTI sendiri, mereka memiliki agenda mendirikan kembali sistem Khilafah yang merupakan tujuan politik dan menolak bentuk negara bangsa (nation-state).

Hizbut Tahrir sudah lama merajalela dan menyebarkan gagasan khilafahnya hingga ke pelosok daerah dengan wajah “ormas Islam”, mengadakan kegiatan dengan kedok peringatan hari-hari besar umat Islam  tapi isinya propaganda Khilafah. Selama itu pula masyarakat dan pemerintah umumnya tidak mengambil sikap apa-apa.

Namun, belakangan masyarakat mulai berani menolak bahkan menentang kegiatan Hizbut Tahrir dengan caranya sendiri. Sementara itu, pemerintah masih pada posisi sikap yang sama. Saya tidak tahu apakah ini bentuk kedewasaan pemerintah dalam berdemokrasi atau karena ketidaktahuan gerakan hakiki yang diusung HTI. Kemungkinan besar yang terakhir. Maka, saatnya pemerintah mencermatinya secara seksama dan segera mengambil sikap tegas.

Sampai kapan pemerintah akan membiarkan gerakan makar Hizbut Tahrir, jika tidak segera maka bangsa ini akan terperosok dalam perang saudara. (VOAI)

Sumber: Arrahmahnews.com

Related posts

Leave a Comment