UU Terorisme Saudi Berpotensi Kriminalisasi Aksi-aksi Damai

Jum’at, 5 Mei 2017

VOA-ISLAMNEWS.COM, RIYADH – Laporan dibuat setelah Emmerson melakukan lawatan selama lima hari di Riyadh. Selama di sana, otoritas Arab Saudi menolak mengizinkan Ben untuk menemui sejumlah narapidana yang diyakini PBB telah mendapat perlakuan tak adil di bawah UU terorisme.

Seperti dikutip Guardian, Kamis 4 Mei 2017, Emmerson juga mengaku mendengar sejumlah cerita mengenai penangkapan tanpa sebab, prosedur keliru di persidangan, penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan dan ketidakadilan lainnya.

Emmerson menyerukan pembebasan sepuluh warga Arab Saudi yang disebutnya telah ditahan secara sepihak, hanya karena mereka menyuarakan kritik terhadap kerajaan.

Pernyataan Emmerson, yang diserahkan ke otoritas Arab Saudi pada Rabu, relatif keras walau dirinya sudah sering bertemu sejumlah pejabat senior yudisial di negara tersebut.

Otoritas hukum Arab Saudi memberikan sinyal kepada Emmerson bahwa kerajaan ini sedang melakukan reformasi dan mengambil tindakan yang tepat di hadapan ancaman teror.

Kritik Emmerson terhadap penegakan HAM di Arab Saudi senada dengan yang dilontarkan Kanselir Angela Merkel saat datang ke Riyadh belum lama ini.

Menurut Emmerson, UU antiteror di Arab Saudi “memungkinkan adanya kriminalisasi terhadap aksi-aksi damai yang dinilai kerajaan sebagai tindakan yang membahayakan kesatuan nasional atau merendahkan reputasi atau posisi negara.” [Voai]

Sumber: Arrahmahnews.com

Related posts

Leave a Comment